JAKARTA— Komisi X DPR RI setuju-setuju saja atas usulan pemerintah agar dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mampu mengcover seluruh biaya operasional sekolah hingga 100 persen. DPR yakin, jika gagasan ini terlaksana, maka program pendidikan wajib belajar (Wajar) 9 tahun bakal sukses lantaran menjadi gratis.
Selama ini dana BOS yang disalurkan pemerintah untuk program Wajar 9 tahun hanya mampu mengcover 70 persen biaya operasional.
Anggota Komisi X DPR RI, Popong Otje Djundjunan mengatakan, memang saat ini sudah saatnya pendidikan wajar 9 tahun digratiskan. Apalagi saat ini juga sudah tidak ada lagi penyebutan untuk jenjang SMP kelas 1,2 atau 3.Tetapi pendidikan jenjang SD-SMP adalah kelas 1- 9.
“Saya punya pemikiran, dengan memberikan pendidikan gratis dari mulai jenjang kelas 1- 9 tersebut akan lebih fokus. Dalam melakukan evaluasinya sendiri, juga akan lebih hemat tenaga, waktu dan biaya,” ungkap Popong di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (9/6).
Sedang Anggota Komisi X DPR RI, Dedi Gumelar mengatakan, program Wajar 9 tahun yang digratiskan memang sudah sepatutnya dilakukan karena sesuai dengan amanat undang-undang. “Program Wajar 9 tahun ini harus diselesaikan dengan baik. Ini adalah kewajiban pemerintah untuk memberikan pendidikan yang layak dan sudah menjadi amanat undang-undang,” ujar Dedi. (cha/jpnn)
Selama ini dana BOS yang disalurkan pemerintah untuk program Wajar 9 tahun hanya mampu mengcover 70 persen biaya operasional.
Anggota Komisi X DPR RI, Popong Otje Djundjunan mengatakan, memang saat ini sudah saatnya pendidikan wajar 9 tahun digratiskan. Apalagi saat ini juga sudah tidak ada lagi penyebutan untuk jenjang SMP kelas 1,2 atau 3.Tetapi pendidikan jenjang SD-SMP adalah kelas 1- 9.
“Saya punya pemikiran, dengan memberikan pendidikan gratis dari mulai jenjang kelas 1- 9 tersebut akan lebih fokus. Dalam melakukan evaluasinya sendiri, juga akan lebih hemat tenaga, waktu dan biaya,” ungkap Popong di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (9/6).
Sedang Anggota Komisi X DPR RI, Dedi Gumelar mengatakan, program Wajar 9 tahun yang digratiskan memang sudah sepatutnya dilakukan karena sesuai dengan amanat undang-undang. “Program Wajar 9 tahun ini harus diselesaikan dengan baik. Ini adalah kewajiban pemerintah untuk memberikan pendidikan yang layak dan sudah menjadi amanat undang-undang,” ujar Dedi. (cha/jpnn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
h2st